PT Equityworld, Tokyo - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan kerja ini bukan hanya diskusi kerjasama di sektor perikanan dengan Jepang tapi juga teknologi studi dan mekanisme pengelolaan perikanan di sana.
Oleh karena itu, dalam kunjungannya, Susi mengundang empat pejabat eselon I dan pejabat eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengeksplorasi sains di sana. Mereka yang berpartisipasi adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Tata Ruang Laut (Dirjen PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DGRP) Eko Djalmo Asmadi , Dirjen Budidaya Perikanan (DG), Slamet Soebjakto, dan Kepala Biro Kerjasama dan Humas (Kepala BKSH) Lilly Aprilya Pregiwati. "Kita tidak perlu pergi ke banyak hal penting secara efektif, jadi kita harus membawa Direktorat Jenderal Dirjen agar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan untuk perbaikan di bidangnya masing-masing untuk pengembangan perikanan laut di masa depan," kata Susi. Tidak hanya menemani kegiatan Susi, beberapa pejabat yang ikut juga melakukan kunjungan kerja secara mandiri. baca Peraturan Tingkat Produksi Migas Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan | PT Equityworld Pada hari Jumat 14 April 2017, Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi didampingi oleh Kepala BKSH Lilly Aprilya Pregiwati mengunjungi Japan Services Information Centre Centre (JAFIC), sebuah badan independen yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk mengelola sistem informasi data pendaratan ikan. Produksi di Jepang Selama kunjungan tersebut, mereka disambut oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya JAFIC Shin Fujita. Kepada mereka, Fujita menjelaskan, data transaksi jual beli di situs pendaratan ikan JAFIC yang dikelola, menggunakan Jepang sebagai alat untuk memantau Total Allowed Effort (TAE) dan Total Allowed Catch (TAC) secara berkala setiap bulannya. Jika TAC atau TAE telah terlampaui, lisensi penangkapan ikan akan ditangguhkan, sampai ada lisensi baru atau perpanjangan izin selesai. Sebagai informasi, TAC adalah jumlah maksimum penangkapan ikan yang diperbolehkan, berdasarkan jenis ikan dan alat tangkap. TAE adalah jumlah hari berlayar dan jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi, berdasarkan alat tangkap tertentu di area penangkapan ikan dan waktu penangkapan tertentu. Menurut Fujita, pemilik kapal atau nelayan tidak segera melaporkan hasil tangkapan mereka ke JAFIC. Data transaksi pendaratan ikan dicatat oleh asosiasi koperasi perikanan (FCA) secara berkala. Data tersebut akan dikirim ke Perfecture dan Perikanan (tingkat Provinsi), Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) melalui Pusat Informasi Perikanan Jepang (JAFIC). "Produksi pendaratan ikan penting untuk menghitung penilaian saham melalui TAC dan TAE yang berlaku di Jepang, sebagai instrumen untuk mengendalikan tangkapan ikan jenis tertentu untuk memastikan keberlanjutan," kata Fujita. news by PT Equityworld
0 Comments
Leave a Reply. |
OFFICIAL WEBSITEPT Equityworld FuturesProfil Perusahaan Legalitas Keunggulan Produk Hubungi Kami AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
August 2019
Categories
|
News & Publication Event